Sabtu, 24 Maret 2012

Kontraktor Lokal di Sulawesi Selatan

. Sabtu, 24 Maret 2012

Tiim-21. Kontraktor lokal di Sulawesi Selatan (Sulsel) tidak mampu bersaing dengan kontraktor besar lintas daerah dalam mengerjakan megaproyek di daerah ini. Akibatnya, sebanyak 90% proyek besar di daerah ini menjadi milik kontraktor lintas daerah. Atas pertimbangan ini,Komisi D DPRD Sulsel menginisiasi rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pengelolaan jasa konstruksi untuk dimasukkan menjadi program legislasi daerah (Prolegda). Raperda ini akan menjadi salah satu prioritas yang akan dibahas di DPRD Sulsel di 2012.

“Berdasarkan laporan kontraktor daerah, proyek APBN didominasi pengusaha dari luar. Sekitar 90% proyek besar mereka yang kerja. Ini yang membuat kontraktor lokal tidak berdaya,” kata salah satu tim inisiator ranperda pengelolaan jasa konstruksi, Chalik Suang di Makassar, kemarin. Ia mengemukakan, untuk proyek besar ada persyaratan yang membuat kontraktor lokal tidak mampu bersaing dengan kontraktor luar. Misalnya minimal pernah mengerjakan proyek yang nilainya 50% dari nilai proyek yang sedang ditenderkan. Politisi Partai Gerindra ini mengemukakan, Sulsel sebenarnya memiliki perda yang mengatur tentang jasa konstruksi.

Hanya saja, perda tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden (Perpres) tentang konstruksi. Karena kedaluwarsa, maka 90% muatan perda ini harus direvisi atau sama saja dengan membuat perda baru. Perda ini juga, lanjut dia, sangat merugikan kontraktor lokal karena hanya bisa mengerjakan proyek dengan nilai di bawah Rp300 juta. Sedangkan proyek di atas Rp300 juta menjadi milik kontraktor lintas daerah. Sehingga, menurut Chalik, harus ada perda baru yang lebih berpihak pada kontraktor lokal.

“Semangat perda ini, pemberdayaan masyarakat konstruksi di Sulsel. Ini dalam membina dan pemberdayaan bagaimana pengusaha lokal bisa tampil. Bagaimana caranya kontraktor yang masuk bisa bangun kemitraan dengan kontraktor lokal,” jelasnya. Sementara itu, Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD Sulsel Muchlis Panaungi mengemukakan, raperda jasa konstruksi akan menjadi prioritas yang akan dibahas dalam masa sidang pertama DPRD Sulsel 2012 bersama tiga raperda yang diusulkan Pemprov Sulsel.

“Ada dua perda inisiatif DPRD yang sudah siap kita bahas di 2012, tapi sepertinya raperda jasa konstruksi yang akan kita bahas dulu bersama dengan tiga raperda yang diusulkan eksekutif,” kata Muchlis yang berasal dari Partai Amanat Nasinal (PAN). Satu raperda inisiatif DPRD yang dimaksud Muchlis yakni raperda perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. Bahkan, naskah akademik raperda ini sudah diusulkan tim inisiator,komisi E ke pimpinan DPRD Sulsel 2011 lalu. Diketahui, setiap pembahasan satu raperda di DPRD Sulsel menghabiskan anggaran Rp400-Rp500 juta.

0 komentar: